Pemerintah akan melakukan Pembagian Vaksin Covid-19 hingga dua skema. Pertama, vaksin program di mana vaksin mahkota akan bebas untuk 30 persen penduduk. Kedua, vaksin meningkatkan metabolisme tubuh dengan cara murah Mandiri akan dijual hingga 70 persen dari sisa reseptor vaksin. Ekonom Tengah Indonesia Mohammad Faisal melihat ketidaksetaraan antara kedua skema tersebut. Menurut Faisal, pemerintah masih memiliki kebebasan anggaran untuk memperluas jumlah penerima vaksin gratis.
Salah satu alternatif melalui penggunaan anggaran yang tersisa untuk pemulihan ekonomi ekonomi (pena) 2020, yang kemungkinan masih ada sisa makanan. Karena realisasi anggaran baru mencapai 62,1 persen atau Rp.431,54 miliar dari total anggaran sebesar Rp.695,2 miliar. Realisasinya tercatat pada tanggal 25 November 2020. Faisal mengatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa penyerapan anggaran 2020 relatif rendah, anggaran 2021 tidak ditekan.
Seharusnya, anggaran khusus di sektor kesehatan diperpanjang mengingat pemerintah Ingin melanjutkan pemulihan ekonomi kontraksi pertumbuhan tahun depan. Pemulihan ekonomi, Faisal terus menerus, tidak akan terjadi jika sektor kesehatan belum ditangani. Dia menyebut kontraksi pertumbuhan yang terjadi di Indonesia karena kepercayaan masyarakat yang rendah dan tinggi dalam konsumsi.
Pembagian Vaksin Covid-19 Banyak Ditunggu Masyarakat
Asosiasi para ahli kesehatan masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong vaksin atau proses injeksi terhadap virus mahkota (Covid-19) di Indonesia dilakukan secara gratis, dimungkinkan juga bahwa tidak lagi menjadi kategori vaksinasi wajib. Iakmi mengevaluasi di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, warga memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh dan sesuai dengan prinsip kesetaraan secara tidak parahin.
“Saya berbicara atas nama IAKMI, pengelolaan vaksin harus dilakukan oleh pemerintah, semua manajemen yang baik, distribusi, implementasi, termasuk pendanaan, tidak boleh dilepaskan ke sektor swasta,” kata saran ahli, iakmi Hermawan Saputra ketika dihubungi oleh CNN.
Direktur Politik Dunia Bank dan kebijakan Asosiasi Mari Elka Pangestu menyoroti ketidaksetaraan pasokan vaksin Covid-19 antara negara-negara maju dan negara-negara member dan negara-negara miskin. Bahkan, kata Mari, upaya untuk menciptakan kelompok kekebalan membutuhkan vaksinasi global.
“Ini masalah besar dan kami melihat dinamika vaksin, dari penawaran yang tidak memadai dan negara-negara maju telah memesan dan belum didistribusikan ke negara-negara berkembang, meskipun negara-negara berkembang tidak pulih, negara-negara maju juga mempengaruhi,” kata Mari di Forum Diskusi Webinaar Salemba 46 berjudul “Perspektif Ekonomi Indonesia 2021”